 |
| Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo. (Foto: detikHealth/Suci Risanti Rahmadania) |
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo menanggapi isu viral terkait satu perempuan wajib punya satu anak perempuan. Dirinya menegaskan tidak pernah membuat pernyataan tersebut.
"Aku tidak ngomong kalau satu perempuan wajib punya satu anak perempuan, aku ngomong nggak begitu. Aku ngomongnya gini, rata-rata diharapkan satu perempuan punya anak satu perempuan," kata dr Hasto kepada ANTARA dikutip Senin (8/7/2024).
Ia menegaskan kata 'rata-rata' satu anak perempuan, bukan mewajibkan. Komentar tersebut juga dia tujukan terkait keberlangsungan populasi di Indonesia.
Menurut dr Hasto, rata-rata perempuan melahirkan di Indonesia sudah mulai menurun, terutama di beberapa kota besar seperti Bali, Jakarta dan Yogyakarta.
Ia juga menyebut tugas BKKBN adalah menjaga penduduk tumbuh seimbang di satu wilayah. Dia mencontohkan, jika dalam satu daerah ada 5.000 perempuan, agar seimbang diharapkan ada 5.000 kelahiran anak perempuan untuk menggantikan generasi sebelumnya.
"Itulah makna bahwa rata-rata, jangan diterjemahkan satu perempuan wajib punya anak perempuan satu," beber dia.
Sebelumnya, BKKBN mendapat banyak kritik setelah menyebut setiap perempuan diharapkan melahirkan satu anak perempuan untuk mengantisipasi penurunan angka kelahiran. Dia mengaku khawatir angka kelahiran atau total fertility rate (TFR) di Indonesia menurun dalam beberapa tahun mendatang.
"Secara nasional saya mempunyai tanggung jawab agar [jumlah] penduduk tumbuh seimbang. Saya berharap adik-adik perempuan nanti punya anak rata-rata satu perempuan. Kalau di desa ada 1.000 perempuan maka harus ada 1.000 bayi perempuan lahir," beber Hasto kala itu.
TFR disebutnya terpantau menurun di Pulau Jawa, hingga kini berada di 2,0. Berbeda dengan provinsi lain yang masih mencatat TFR sangat tinggi yakni Papua Barat, Maluku, sampai Nusa Tenggara Timur (NTT).
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Luruskan Polemik, Kepala BKKBN Bantah Wajibkan Satu Wanita Punya Satu Anak Perempuan"