 |
| Foto: Getty Images/iStockphoto/Dariia Havriusieva |
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara 1.780 dari 26.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai bagian dari pengetatan standar operasional di lapangan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, penghentian dilakukan terhadap SPPG yang belum memenuhi persyaratan dasar, seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Jadi saya sampaikan di sini bahwa SPPG-SPPG yang tidak memiliki IPAL, kemudian ada SPPG yang belum daftar SLHS, kita hentikan dulu sementara. Ketika sudah daftar SLHS tapi satu bulan belum keluar sertifikatnya, kita hentikan sementara," tegas Dadan usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4).
Jumlah tersebut disebut masih bisa berubah dalam waktu dekat.
"Jadi sangat dinamis sehingga sekarang ada sekitar 1.780 (SPPG) yang kita hentikan sementara. Mungkin dalam seminggu, dua minggu akan berubah juga angkanya," ujarnya.
Dadan menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas program MBG agar sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai program MBG merupakan upaya besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dengan target mencapai 82,9 juta anak.
"Tentu sangat tidak mudah, 82 juta itu kalau negara lain itu enggak tahu berapa puluh tahun, kita kan baru satu tahun. Itu ada kekurangan di sana-sini yang terus-menerus kita sempurnakan. Kita tidak ingin, bukan soal langkah, satu pun enggak boleh ada masalah karena itu menyangkut anak-anak kita. Tapi terus kita berusaha," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa penghentian ribuan SPPG menjadi bentuk langkah tegas pemerintah dalam menjaga standar layanan.
"Ada 1.780 (SPPG) ditutup karena tidak sesuai dengan standar yang diberikan. Jadi sudah mulai lakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih keras. Penutupan itu kan sudah paling keras," tegas Zulhas.
Zulkifli pun mengimbau pihak sekolah untuk aktif melaporkan jika menemukan layanan yang tidak sesuai standar.
"Kami juga mengimbau kalau sekolah-sekolah di mana pun berada, kalau ada yang tidak sesuai bisa menyampaikan keberatan kepada SPPG. Menyampaikan keberatan sekali, dua kali, tiga kali. Pasti di sini ada namanya call center, di kantor saya ada namanya command center. Jadi kita akan cepat untuk menindaklanjuti," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "1.780 Dapur MBG Disetop Sementara, Tak Punya Sertifikat Higiene dan IPAL"