02 August 2024

Universitas di China Buka Program Studi Terkait Pernikahan

Warga China (Foto: Nafilah/detikHealth)

Program studi universitas di China yang dikhususkan untuk semua hal tentang pernikahan akan dibuka pendaftarannya pada bulan September. Program ini bertujuan untuk mempromosikan pernikahan dan menopang angka kelahiran yang menurun di China.

Salah satu universitas yang membuka program tersebut yakni Universitas Urusan Sipil China di Beijing, sebuah institusi yang dikelola langsung oleh Kementerian Urusan Sipil. Universitas tersebut nantinya akan melatih para mahasiswa untuk menyediakan keterampilan di seluruh siklus pernikahan.

Dikutip dari CNA, angkatan pertama dari program studi Pelayanan dan Manajemen Perkawinan akan diikuti oleh 70 mahasiswa tingkat sarjana dari 12 provinsi, yang akan mengambil mata kuliah sosiologi, etika keluarga, dan manajemen.

Para siswa juga akan menerima pelatihan praktis di berbagai bidang termasuk perencanaan pernikahan, konseling keluarga, dan layanan perjodohan, menurut situs berita China Sixth Tone.

"Pelatihan akademis akan mencakup sekitar 45 persen kurikulum, sedangkan pelatihan praktis akan mengisi sisanya," ungkap dekan Sekolah Budaya Pernikahan dan Seni Media universitas tersebut, Yu Xiaohui.

Selain magang di kantor pencatatan perkawinan dan biro jodoh, mahasiswa akan mendapat kesempatan untuk mengikuti praktik pencatatan perkawinan dan upacara perkawinan di kampus.

"Jurusan khusus ini juga akan berfokus pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah rumit terkait pernikahan", demikian laporan lembaga penyiaran negara CCTV.

Menurut CCTV, siswa dapat bergiliran memainkan peran sebagai pencatat pernikahan, atau bahkan para pihak yang menikah atau bercerai, untuk lebih memahami seluruh proses dan persyaratan hukum untuk pernikahan dan perceraian.

Berbicara kepada lembaga penyiaran negara pada hari Senin (29 Juli), wakil presiden universitas Zhao Hongguang mengatakan para lulusan dapat mengejar karier di asosiasi industri, agen perkawinan, atau organisasi konseling keluarga dan perkawinan, dan lain sebagainya.

Menurut Yu, saat ini terdapat kekurangan tenaga profesional yang sangat terlatih dalam industri perjodohan dan pernikahan di China. Permintaan akan orang-orang yang dapat menyediakan layanan perencanaan pernikahan yang canggih dan layanan perancangan dan pengembangan perjodohan juga meningkat.

Peluncuran program studi terkait pernikahan ini terjadi saat negara berpenduduk 1,4 miliar orang ini terus berupaya keras untuk mendorong pernikahan dan kelahiran anak, terutama karena implikasi dari penurunan populasi yang sangat berat.

Jumlah pernikahan di China telah menurun selama hampir satu dekade, kecuali pemulihan pascapandemi pada tahun 2023. Meskipun jumlah pasangan pengantin baru meningkat menjadi 7,68 juta tahun lalu, yaitu 12,3 persen dari tahun ke tahun, jumlah tersebut masih jauh di bawah puncaknya yaitu 13,47 juta pasangan pada tahun 2013.

Angka pernikahan berkaitan erat dengan angka kelahiran. Semakin banyak wanita di negara ini yang memilih untuk tetap melajang, di tengah rekor pengangguran di kalangan pemuda dan kemerosotan ekonomi.

Menurut data resmi, populasi lajang China yang berusia di atas 15 tahun mencapai rekor 239 juta pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, survei Liga Pemuda Komunis terhadap sekitar 2.900 pemuda perkotaan yang belum menikah juga menemukan bahwa 44 persen wanita tidak berencana untuk menikah.

Pada bulan Maret, Perdana Menteri China Li Qiang berjanji bahwa pemerintah akan berupaya mewujudkan masyarakat yang ramah kelahiran dan mendorong pembangunan populasi yang seimbang dan jangka panjang, serta mengurangi biaya melahirkan, mengasuh anak, dan pendidikan.

Ia mengatakan negara akan memperbaiki kebijakan untuk mendongkrak angka kelahiran dengan memperbaiki kebijakan cuti orang tua, memperbaiki mekanisme pembagian biaya tenaga kerja terkait dari para pengusaha, dan meningkatkan pasokan layanan pengasuhan anak.


























Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Universitas di China Buka Jurusan Terkait Pernikahan untuk Atasi Krisis Populasi"