 |
| Foto: Getty Images/iStockphoto/Dariia Havriusieva |
Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia dihentikan sementara buntut laporan dugaan keracunan makanan hingga dapur yang belum memenuhi standar sanitasi.
Meski begitu, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengklaim total tersebut sudah menurun dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini dikarenakan sebagian SPPG banyak yang akhirnya sudah mendaftarkan kembali Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
"Penurunan terjadi karena banyak yang sudah mendaftar SLHS," beber Nanik dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3/2026).
Dari Keracunan hingga Dapur Bermasalah
Penutupan SPPG terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, kasus kejadian menonjol (KM), yang berkaitan langsung dengan keracunan pangan. Dalam kategori ini, terdapat 72 SPPG yang terpaksa dihentikan operasionalnya.
Sementara itu, masalah yang lebih luas justru datang dari kategori non-kejadian menonjol (non-KM). Sebanyak 692 SPPG ditutup karena persoalan administratif dan teknis, seperti dapur yang tidak sesuai petunjuk teknis atau belum mengantongi SLHS. Ini menunjukkan persoalan infrastruktur dan kepatuhan standar masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Jawa Masih Dominan, Timur Juga Terdampak
Dua pekan sebelumnya, jumlah SPPG terdampak bahkan sempat lebih tinggi, dengan Pulau Jawa menjadi episentrum masalah, menyentuh angka lebih dari 1.500 unit.
BGN menegaskan bahwa langkah penghentian ini bukan semata hukuman, melainkan upaya korektif untuk memastikan kualitas layanan tetap aman. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan standar higiene dan sanitasi melalui SLHS.
Setelah dilakukan penindakan, banyak SPPG disebut mulai berbenah.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Lebih dari 1.500 SPPG Ditutup Sementara gegara Keracunan MBG-Dapur Bermasalah"