 |
| Foto: Getty Images via AFP/ANNA MONEYMAKER |
Mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama, menilai pemerintah perlu merespons cepat penghentian pasokan obat-obatan tuberkulosis (TBC), HIV, dan Malaria dari Amerika Serikat (AS). Ia menyoroti pentingnya kemandirian produksi dalam negeri yang membantu memenuhi pasokan medis.
Tentu, dalam hal ini, perlu ada ketersediaan anggaran tambahan.
"Pemerintah tentu dapat memanfaatkan maksimal obat yang diproduksi dalam negeri, tentu yang mutunya sudah terjamin dan sebaiknya sudah melewati proses WHO PQ ("pre qualification") pula," beber Prof Tjandra dalam pesannya kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).
"Tentu juga pemerintah dapat dan harus menyediakan anggaran ekstra kini untuk membeli obat-obat ke tiga penyakit ini dari berbagai pabrik di berbagai negara, baik dari Asia maupun dari Eropa, kalau memang diperlukan," lanjutnya,
Pemerintah disebutnya juga perlu segera menganalisis berapa besar ketersediaan pasokan medis yang berkurang pasca titah Trump menyetop bantuan.
Terutama yang selama ini didapat dari rekanan kerja sama United States Agency for International Development (USAID). Menurutnya, hasil analisis juga perlu diumumkan secara publik.
"Agar tidak terjadi keresahan," katanya.
Begitu pula dengan dana yang selama ini didapat dari badan internasional lain misalnya Global Fund AIDS-TB-Malaria (GF ATM).
"Yang bukan tidak mungkin obatnya bukan hanya dari Amerika Serikat. Atau mungkin juga ada masyarakat dan pasien kita yang terima obat dari negara lain di luar Amerika Serikat, atau pemerintah menjajaki hubungan kerjasama dengan negara di luar Amerika untuk mendapatkan obat-obat ini. Hasil kerjasama ini juga perlu diumumkan ke publik secara luas," pungkas Prof Tjandra.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Trump Setop Bantuan TBC-HIV, Eks Petinggi WHO Bicara Dampak bagi RI dan Antisipasinya"