 |
| Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Florence Lo) |
China melakukan berbagai cara untuk meningkatkan angka kelahiran di negaranya. Belum lama ini, pemerintah negeri tirai bambu mengizinkan penggantian biaya pemeriksaan kandungan bagi pekerja wiraswasta yang terdaftar dalam program asuransi sosial.
Dikutip dari South China Morning Post, China juga menaikkan batas maksimal penggantian biaya pemeriksaan per orang dari 3 ribu yuan (Rp 7,2 juta) menjadi 10 ribu yuan (Rp 24,1 juta). Dalam aturan ini, pekerja laki-laki juga diperbolehkan mengajukan klaim biaya pemeriksaan kehamilan untuk istri mereka yang tidak bekerja.
Biro Statistik Nasional China mengungkapkan angka kelahiran pada 2025 mengalami penurunan menjadi 5,63 kelahiran per 1.000 penduduk. Ini lebih rendah dari rekor sebelumnya di 2023 dengan 6,39 kelahiran per 1.000 penduduk.
Sepanjang 2025, China mencatat sekitar 7,92 juta kelahiran, sementara jumlah kematian mencapai 11,31 juta. Ini memicu penyusutan jumlah penduduk.
China Dinilai Putus Asa Menaikkan Angka Kelahiran
Meski aturan peningkatan tunjangan pemeriksaan kandungan itu menjadi 'angin segar' untuk masyarakatnya. Sebagian warga justru mengkritik kebijakan tersebut, karena aturan itu juga berlaku untuk pensiunan.
"Apakah mereka benar-benar berpikir pensiunan masih bisa punya anak?" ujar salah satu pengguna internet yang kaget dan mengejek kebijakan tersebut.
Sebelum 2025, usia pensiun di China ditetapkan 60 tahun untuk pria, 55 tahun untuk perempuan pekerja kantoran, dan 50 tahun untuk perempuan pekerja kasar. Lalu, pada 1 Januari 2025, pemerintah mulai menerapkan kebijakan kenaikan usia pensiun secara bertahap menjadi 63 tahun untuk pria, serta 58 dan 55 tahun untuk perempuan, sesuai kategori pekerjaan.
Sebagai perbandingan, sebuah artikel pada 2011 yang dimuat dalam jurnal Maternal and Child Health Care of China mencatat bahwa rata-rata usia menopause perempuan di China adalah 48,72 tahun.
Sebagian publik menilai kebijakan ini sebagai tanda lain dari upaya agresif pemerintah untuk mendongkrak angka kelahiran.
Tahun lalu, pemerintah juga mengumumkan tunjangan pengasuhan anak sebesar 3.600 yuan (Rp 8,6 juta) untuk setiap anak berusia di bawah tiga tahun. Beberapa komite lingkungan atau unit pemerintahan paling dasar di China bahkan dilaporkan meminta warga perempuan melaporkan tanggal menstruasi mereka.
"Hari ini mereka mewajibkan semua perempuan melaporkan waktu haid, besok mungkin giliran melaporkan waktu berhubungan seksual," kritik seorang warganet.
Pada hari pertama 2026, China juga memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13 persen untuk kondom dan alat kontrasepsi, mengakhiri status bebas pajak yang telah berlaku selama 32 tahun. Langkah ini oleh banyak pihak dinilai sebagai upaya sia-sia lainnya untuk meningkatkan angka kelahiran, bahkan dikhawatirkan dapat memicu peningkatan kasus infeksi menular seksual.
"Mereka sudah gila demi menaikkan angka kelahiran," ujar netizen China lain.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Ketar-ketir China usai Kembali Catat Rekor Kelahiran Terendah"