 |
| Prof Ali Ghufron. (Foto: Khadijah Nur Azizah/detikHealth) |
Pemerintah belakangan mengkaji rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan Juli 2025 mendatang. Hal ini dilatarbelakangi kemungkinan terjadinya defisit mencapai Rp 11 triliun.
Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien, keuangan BPJS Kesehatan sebetulnya relatif aman hingga 2024. Namun, defisit diprediksi baru akan terjadi pada Agustus hingga September 2025.
"Agustus atau September itu kira-kira mulai ada defisit dari BPJS Kesehatan dana DJS Kesehatan ini. Kami hitung sekitar Rp11 triliun. Tapi di Agustus atau September 2025," kata Muttaqien, dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (1/11/2023)..
Terpisah, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti menyinggung opsi lain, mengacu pada penerapan di banyak negara di balik kemungkinan antisipasi defisit, yakni urun biaya atau cost sharing.
"Karena di banyak negara kalau mereka itu pakai urun biaya, kami sudah mengantisipasi, jadi tentu kalau bisa naik iuran lebih bagus, lebih gampang, tapi kan nggak mudah," beber Prof Ghufron saat temu media di Banjarmasin Rabu (1/11/2023).
"Kemarin saja ributnya sudah luar biasa, jadi itu kita melihat untuk cost sharing, tapi belum ini ya," sambungnya.
Cost sharing merupakan biaya yang harus dibayar oleh pasien karena mendapat pelayanan kesehatan di RS yang diperoleh dari pengurangan besarnya tarif dengan besarnya biaya yang ditanggung BPJS.
"Kalau dengan cost sharing itu dua sebenarnya, satu, kita istilahnya dapat uang tambahan, yang lebih penting bukan itunya, orang ke fasilitas kesehatan memang betul-betul perlu, kenapa? Karena dia bayar meskipun sedikit, nah itu menjadi kendali utilisasi, utilisasi orang kalau ke RS," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Ada Potensi Defisit Berujung Naik Iuran di Juli 2025, BPJS Kesehatan Bilang Gini"