 |
| Ilustrasi vaksin COVID-19. (Foto: Getty Images/iStockphoto/kiattisakch) |
Sejumlah pihak termasuk Komisi IX DPR RI menilai pemberlakuan vaksinasi COVID-19 berbayar saat ini tidak tepat. Hal ini dikarenakan tren kasus COVID-19 belakangan kembali meningkat seiring dengan laporan varian COVID-19 JN.1.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayanti menyoroti jumlah kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan di RS maupun isolasi mandiri berada di angka 2.600 orang. Dirinya menyebut masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengakses vaksinasi COVID-19 gratis.
"Justru pada akhir tahun ini ada peningkatan kasus COVID-19, ada 318 kasus baru dan satu kematian. Jadi, pemberlakuan kebijakan ini (vaksin COVID berbayar) dirasa kurang tepat waktunya," katanya, dikutip dari laman DPR RI, Kamis (4/1/2024).
"Jika masih dibebani anggaran vaksin COVID, entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa," kata Kurniasih.
Kemenkes RI Buka Suara
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan secara teknis penerapan vaksinasi COVID-19 berbayar sebetulnya sejalan dengan tindak lanjut Permenkes 23 No. 2023 tentang Kesiapsiagaan COVID-19 Pasca Pandemi COVID-19. Dirinya memastikan pemerintah sudah mengupayakan program tersebut tetap berjalan gratis pada kelompok rentan.
Sementara terkait kasus COVID-19, meski kasus konfirmasi harian terus merangkak naik, total bed occupancy rate (BOR) COVID-19 di RS relatif stabil. Tidak ada peningkatan atau lonjakan COVID-19 yang dikhawatirkan seperti varian terdahulu.
dr Nadia kemudian menjelaskan mengapa kelanjutan vaksinasi COVID-19 gratis ke depan hanya ditujukan untuk kelompok rentan.
"Iya karena kelompok rentan itu fatalitasnya masih tinggi, oleh karena itu yang dijaga oleh pemerintah untuk tetap mendapatkan perlindungan dari vaksinasi," terang dia saat dihubungi detikcom Kamis (4/1).
"Jumlah kasus memang masih dilaporkan 200-400 kasus per hari, tapi angka kematian dan perawatan RS masih rendah dan tidak ada tren peningkatan," pungkas dr Nadia.
Harga Vaksin COVID-19 Bio Farma
Sebelumnya diberitakan, Head of Corporate Communications PT Bio Farma Iwan Setiawan mengungkap vaksinasi COVID-19 mandiri sudah bisa diakses di fasilitas kesehatan BUMN Holding Farmasi dengan kisaran harga paling tinggi Rp 250 ribu.
Vaksinasi COVID-19 bisa dilakukan untuk jenis primer maupun dosis tambahan seperti booster menggunakan Indovac, yakni besutan dalam negeri.
"Layanan vaksinasi COVID-19 dapat diperoleh di fasilitas kesehatan milik BUMN Holding Farmasi atau Kimia Farma Klinik Diagnostik, atau Faskes milik BUMN lain, juga swasta dengan harga yang bervariasi. Untuk di fasilitas kesehatan Bio Farma Group, tarif layanan vaksinasi berkisar antara Rp 200 sampai 250 ribu per kali suntikan," beber Iwan saat dihubungi detikcom Selasa (2/1/2024).
"Tarif layanan ini akan bervariasi tergantung dari Faskes yg menyediakan layanan vaksin Indovac," sebutnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Kemenkes RI Angkat Bicara soal Vaksin COVID-19 Berbayar Dinilai Tak Tepat"