 |
| Potret warga Jepang. (Foto: BBC World) |
Jepang menjadi salah satu negara di dunia yang terancam mengalami krisis populasi. Salah satu faktor terbesarnya adalah banyaknya generasi muda yang enggan untuk memiliki anak.
Di samping itu, banyak juga pasangan yang sudah menikah memutuskan untuk tidak memiliki anak. Penyebabnya, yakni besarnya biaya untuk membesarkan anak dan lingkungan yang tidak mendukung untuk membesarkan anak.
Hal ini membuat pemerintah Jepang harus melakukan perubahan cepat agar masalah rendahnya angka kelahiran bisa segera diatasi. Salah satunya adalah dengan mereformasi undang-undang ketenagakerjaan, memudahkan pasangan untuk bekerja, dan berbagi pekerjaan rumah tangga.
Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan bahwa penduduk Jepang yang menua dengan cepat dapat menyebabkan kerugian pertumbuhan ekonomi dan jaminan sosial. Kishida mengatakan akan segera menjabarkan kebijakan pengasuhan anak versi terbaru pada 13 Juni.
Dikutip dari Japan Today, reformasi ketenagakerjaan akan membuat pekerja dapat memilih gaya kerja yang lebih fleksibel, misalnya dengan mendapatkan tiga hari libur setiap pekan.
Peraturan lebih lanjut yang akan diadopsi pada tahun fiskal 2024 akan membatasi waktu lembur. Rencana baru ini juga ditujukan bagi masyarakat Jepang yang melakukan perawatan atau menjalani perawatan kesuburan untuk tetap bekerja.
Adapun selain itu, rancangan yang dibuat bertujuan untuk memperbaiki jam kerja yang panjang. Hal ini dilakukan agar kedua orang tua dapat berbagi pekerjaan rumah tangga tanpa membebani pihak ibu saja.
Jepang menjadi salah satu negara dengan angka kelahiran terendah di dunia dengan angka 1,26 kelahiran per wanita. Angka tersebut jauh dari standar 2,1 kelahiran per wanita untuk menjaga kestabilan populasi. Bahkan kini muncul prediksi, pada 2030 jumlah anak muda di Jepang akan menyusut tajam hingga disebut-sebut terancam punah.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Ketar-ketir Populasi Makin Jeblok, Jepang Putar Otak Agar Pasutri Mau Punya Anak"