 |
| Minuman berpemanis dalam kemasan. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Theerawan Bangpran) |
Pemerintah rencananya bakal menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini. Hal ini dilatarbelakangi tren kenaikan kasus diabetes dalam 10 tahun terakhir meningkat dua kali lipat.
Wacana penerapan MBDK sebetulnya sudah muncul sejak 2017. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyebut alasan mundurnya penerapan cukai MBDK dikaitkan dengan diskusi dan sosialisasi antar kementerian, lembaga, juga industri.
"Iya memang kita harus melakukan diskusi intensif, melakukan kajian, melakukan analisis dari kandungan makanan tersebut, kita melakukan negosiasi dengan industri makanan dan sebagainya," terang Dante saat ditemui detikcom di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Aturan cukai MBDK disebutnya sudah diajukan ke Kementerian Keuangan dan tinggal menunggu penandatanganan Menteri Keuangan. Minuman yang bakal dijerat cukai termasuk minuman berenergi, hingga produk susu tertentu.
"Ini kita akan eksekusi sesegera mungkin, nggak ada kendala sebenarnya, disahkan tahun ini, sudah diserahkan. Segera disahkan kalau sudah ditandatangan, karena kajian akademisnya sudah kita buat," sambungnya.
Dirinya belum merinci berapa besaran cukai MBDK yang bakal diterapkan. Namun, mengacu pada sejumlah negara, aturan cukai minimal berlaku 20 persen agar jumlah konsumen efektif ditekan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Eva Susanti bahkan menyebut Indonesia mencatat peningkatan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan 15 kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Dari 780 liter menjadi 51 juta liter di 2014.
Beragam bukti penerapan cukai berdampak pada berkurangnya kasus diabetes, obesitas, dan berat badan berlebih sudah terlihat di sejumlah negara. Thailand misalnya, dengan menerapkan cukai 20 persen pada minuman berpemanis dalam kemasan, angka kejadian diabetes tipe 2, jantung, dan stroke berkurang.
Total kasus obesitas menyusut satu hingga empat persen, catatan orang dengan kelebihan berat badan ikut berkurang satu sampai tiga persen. Sementara dari aspek sosial ekonomi, angka pengangguran nasional juga tidak dilaporkan ikut meningkat dengan penerapan cukai MBDK.
Artinya, tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. dr Eva merinci, pencegahan obesitas khusus di kelompok anak juga berkurang prevalensinya hingga 5,34 per tahun.
"Ini penting karena anak perempuan ini merupakan calon ibu, ini harus lebih sehat untuk menciptakan calon penerus bangsa yang lebih baik," tuturnya.
Bukti lain efektivitas penerapan cukai MBDK ke bobot tubuh dilaporkan di Afrika Selatan. Body mass index (BMI) secara keseluruhan menyusut 0,6 kg per meter, pada tubuh yang lebih tinggi 0,9 kg, dan yang paling tinggi penurunan BB satu kilogram.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Siap-siap! Kemenkes RI Pastikan Cukai Minuman Berpemanis Disahkan Tahun Ini"