 |
| Ilustrasi buka puasa bersama. Foto: iStock |
Presiden Joko Widodo melarang ASN dan pejabat untuk melakukan buka puasa bersama. Pasalnya, pandemi COVID-19 di Indonesia belum benar-benar berakhir. Indonesia masih dalam tahap transisi dari pandemi menuju endemi.
Larangan tersebut tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 perihal arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama, yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3/2023).
Namun demikian, masyarakat tetap diperbolehkan menjalani buka puasa bersama. Justru menurut spesialis penyakit dalam dari Junior Doctor Network Indonesia, dr Andi Khomeini Takdir Haruni atau yang disapa dr Koko, buka puasa bisa menjadi ajang untuk masyarakat makan sehat bersama-sama.
"Serosurvei rakyat Indonesia 99 persen punya imunitas. Via bukber imunitas mereka bisa lebih baik. Bukber: nasi, ikan, telur, sayur, dan buah. Pejabat bisa ngasih contoh di daerah masing-masing," ungkapnya lewat cuitan di akun @dr_koko28, dikutip detikcom atas izin yang bersangkutan.
Lebih lanjut menurutnya, momen buka bersama juga dijalankan sembari masyarakat menerapkan protokol kesehatan, walaupun tidak seketat beberapa waktu lalu ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih berlaku. Misalnya perihal masker, kini hanya masyarakat yang sedang sakit atau mengalami gejala yang perlu menggunakan.
"Mereka tetap protokol kesehatan, tetap. Tapi kan sudah tidak seketat kemarin ya. Ini berlaku untuk mereka yang bergejala," ungkap dr Koko pada detikcom, Kamis (23/3) malam.
"Dan memang, kesempatan untuk buka bersama itu kesempatan untuk menjalin silaturahmi, mengajarkan masyarakat untuk pola hidup sehat termasuk makanan yang sehat, di situ kesempatannya," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Pandemi COVID-19 Belum Selesai, Warga Bukber Aman? Begini Kata Dokter"