 |
| BPJS Kesehatan menyebut, kini banyak rumah sakit di Indonesia saling 'berebut' untuk menjalin kerja sama. (Foto: Wisma Putra) |
BPJS Kesehatan menyebut, kini banyak rumah sakit di Indonesia saling 'berebut' untuk bekerja sama dengan pihaknya. Padahal semula, banyak rumah sakit justru enggan menjalin kerja sama.
Hal itu disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti. Dalam pemaparannya, ia sekaligus menjelaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan kian membaik. Ia memastikan, pembayaran klaim kepada rumah sakit bakal dilakukan dalam waktu kurang dari dua minggu.
"BPJS tidak punya hutang ke rumah sakit. Kalau ada Pemda yang BPJS punya hutang, beritahu kami bereskan secepat mungkin," tegasnya dalam paparan di acara Pemberian Penghargaan Universal Health Coversge (UGC), Selasa (14/3/2023).
"Bersama Kemenkes, kita sepakat kita naikkan tarif untuk rumah sakit. Program ini telah memberikan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara luas yang membutuhkan layanan kesehatan, bahkan waktu sehat pun bisa memanfaatkan BPJS. Mulai dari penyakit ringan atau pun penyakit parah atau yang membutuhkan biaya besar atau katastropik," imbuh Prof Ghufron.
Lebih lanjut terkait kondisi keuangan BPJS Kesehatan, Prof Ghufron menyinggung, fokus utama pihaknya kini adalah peningkatan mutu pelayanan dan tidak ada deskriminasi bagi peserta BPJS. Pihaknya pun menganggarkan sebesar Rp 9 triliun untuk program skrining pada 2023. Peserta yang sehat pun bisa menjalani pemeriksaan dini sebagai langkah preventif.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "BPJS Kesehatan Buka-bukaan soal Anggaran, Pastikan Tak Ada Utang ke RS"