 |
| Menkes Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden) |
Forum Dokter Peduli Ketahanan dan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) melayangkan dua kali somasi ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, buntut dari pernyataan harga Rp 6 juta untuk proses perolehan surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR). Menkes mengaku tak ambil pusing dengan somasi tersebut.
Ia meminta persoalan yang didiskusikan sebaiknya berfokus ke masyarakat. "Cuma intinya lebih baik urusan itu kesehatan masyarakat. Aku nggak terlalu mikirin somasi," kata Menkes dalam diskusi di Kemenkes RI, Senin (17/4/2023).
Berbeda dengan FDPKKB, 17 organisasi profesi malah membenarkan kesulitan yang dirasakan para dokter dan nakes dalam memperoleh SIP hingga STR termasuk terkait biaya.
17 organisasi tersebut terdiri dari Farmasi Indonesia Bersatu (FIB), Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker Indonesia (KAMPAK), Pemerhati Pendidikan & Pelayanan Kes Indo, FDSP Diaspora & Dalam Negeri, Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Perkumpulan Apoteker Seluruh Indonesia (PASI), Masyarakat Farmasi Indonesia (MFI), Forum Pejuang STR, Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNU), Forum Bidan Desa (Forbides), Siti Fadillah Foundation, Dewan Kesehatan Rakyat, Aliansi Apoteker dan Asisten Apoteker Peduli Negeri (AAPN), Korban Panitian Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (PN UJAI), Persatuan Honorer Nakes Indonesia (PHNI), Forum Pejuang Perawat dan Lembaga Pemerhati Perawat Indonesia (LPPI).
Wakil Ketua Umum Persatuan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), Deby Vinski misalnya, bakal memberikan dokumen lengkap terkait mahalnya pemberian SIP dan STR. Termasuk untuk kebutuhan DPR di pembahasan RUU Kesehatan.
"Apapun yang dibutuhkan oleh Pak menteri akan kami berikan termasuk data biaya pengurusan STR dan SIP yang sangat mahal, sebenarnya lebih mahal dari yang Pak Menteri sebutkan," beber Deby dalam kesempatan yang sama.
Sementara Menkes terbuka dengan diskusi jika FDPKKB ingin memberikan masukan mengenai persoalan yang ada. Pasalnya, pemerintah disebutnya saat ini tidak hanya mengurusi polemik perbaikan sistem produksi dan distribusi nakes.
Ada enam pilar transformasi kesehatan. Salah satunya layanan primer yang fokus dalam pencegahan penyakit dan risiko kematian pada ibu hamil dan bayi.
"Termasuk layanan primer, kita banyak kematian bayi, sama Vietnam kalah, malu saya jadi Menkes. Plasenta kelilit dan lain-lain kenapa nggak diperiksa USG? Kita baru tahu banyak puskesmas nggak ada USG, tambah kita (alat USG) 10 ribu puskesmas punya," jelasnya.
Kasus lainnya yakni banyaknya wanita yang meninggal akibat kanker rahim dan payudara. Kebanyakan dari mereka tidak tertolong lantaran sudah berada di stadium lanjut.
"Saya dibilangin ahli, kanker itu curable, tapi harus ketahuan stadium 1, 90 persen hidup. Kalau stadium 3 hidupnya tergantung dosanya dia. Itu deteksi pake tomografi. Dari berapa ribu RS baru dikit cuma ada 200-an. Pantas saja mati ibu-ibu. Oke kita beli (alatnya), sekarang Puskesmas ada USG, sekarang bisa deteksi kelainan bayi, breast cancer," katanya.
"Urusan gitu lebih produktif dibanding somasi atau demo," kata Menkes Budi.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "2 Kali Disomasi, Menkes: Nggak Mikirin, Lebih Produktif Urus Kematian Bayi-Kanker"