 |
| Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden |
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD Jayapura. Dia menegaskan pemberian TPP merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan hak-hak untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan daerah.
"UU Otonomi Daerah mengamanatkan semua urusan kesehatan di daerah adalah tanggung jawab kepala daerah, bukan tugas Kemenkes untuk memberikan tambahan penghasilan," ucap Menkes dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).
Dia juga memastikan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan baik, dan seluruh masyarakat dapat tetap mendapatkan haknya untuk mengakses pelayanan kesehatan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menentukan standar jasa pelayanan dari setiap profesi kesehatan, yang nantinya bisa dijadikan sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam memberikan TPP.
"Kita atur supaya pembagian TPP bisa lebih adil. Saya akan membuat sistemnya transparan melalui panduan yang akan disusun oleh Kemenkes," lanjut Menkes.
Sebelumnya viral sejumlah dokter spesialis di Jayapura, Papua, melakukan aksi demonstrasi menuntut kenaikan tunjangan. Besaran tunjangan yang diberikan kepada dokter spesialis dinilai tak sesuai beban kerja.
Aksi tersebut terjadi pada 28 Agustus lalu. Puluhan dokter dari tiga rumah sakit milik Pemda Papua mendesak pemerintah Provinsi Papua agar TPP dinaikkan sesuai Permenkes.
"Jadi kami menuntut bagaimana dengan pasal ini ada dan di situ kami berhak untuk dibayarkan karena kami memiliki beban kerja yang berlebih kemudian waktu pekerjaan kami yang tidak dibatasi," tutur salah satu dokter yang melakukan demonstrasi dalam video viral tersebut.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Menkes Turun Tangan Desak Kenaikan Tunjangan Dokter Spesialis di Papua"