 |
| ilustrasi |
Peneliti dari Ikatan Dokter Indonesia Prof Zubairi Djoerban menyebut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) memang sudah relevan dicabut, jika berkaca pada tren kasus COVID-19 Indonesia saat ini. Kasus harian empat hari berturut-turut di bawah seribu kasus, keterisian bed pasien COVID-19 dan kematian menurun.
Meski membaik, bukan berarti Indonesia bebas risiko lonjakan kasus COVID-19 di masa mendatang. Terlebih, melihat lebih dari empat negara yang kembali 'diamuk' COVID-19 termasuk China dan Jepang.
Di satu pihak sekarang ini kasus sudah turun drastis, di bawah seribu, tempat tidur sudah mulai sepi, positivity rate rendah, jadi alasannya cukup untuk menghentikan PPKM, tapi kan kita tidak hidup sendiri, ada Jepang dan China, Beijing yang ternyata satu hari kasusnya bisa 500 ribu,
"Kemudian di Asia itu tinggi banget. Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, Australia, semuanya dekat kita, kasusnya banyak bgt, jadi artinya risiko penularan di Indonesia untuk ke depan tinggi, tapi saya selalu bilang kebijakan sesuaikanlah dengan kondisi pandemi,"
Artinya, jika kasus COVID-19 kembali meningkat, bukan tidak mungkin PPKM kembali dibutuhkan. Pemerintah disebutnya tidak lantas menghilangkan kebijakan PPKM secara permanen, meski nantinya kasus COVID-19 kembali tinggi.
"Jadi kalau misalnya sekarang PPKM dilepas, siap-siap untuk dipasang lagi, jadi kalau misalnya naik lagi siap-siap dipasang lagi," pungkas dia.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Pakar IDI Beberkan Alasan PPKM Sudah Bisa Dicabut Januari 2023"