 |
| Foto: Gilang Faturahman/detikfoto |
Isu pengadaan kaus kaki untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ramai jadi sorotan warganet. Nilainya disebut-sebut mencapai Rp6,9 miliar dan memicu pertanyaan publik.
"Harga kaus kaki sampai Rp100 ribu per pasang," sorot salah satu netizen.
Sebagai informasi, SPPI merupakan program perekrutan sarjana sebagai aparatur sipil negara (ASN) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka bertugas memimpin pemenuhan gizi, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah.
Kepala BGN Dadan Hindayana angkat bicara, sekaligus menanggapi laporan pengadaan barang lain, seperti tablet hingga alat makan yang besaran pengeluarannya ikut dinilai fantastis.
Dadan tidak menampik pengadaan tersebut, tetapi menurutnya tidak sebesar yang ramai diberitakan.
"Pengadaan itu ada, tetapi tidak sebanyak yang disebutkan. Misalnya laptop 32.000 unit dan alat makan senilai Rp4 triliun sama sekali tidak benar," tegas Dadan di Jakarta, Senin (13/4).
Dadan kembali menekankan bahwa pengadaan, termasuk yang kerap dikaitkan dengan kaus kaki, dilakukan sesuai kebutuhan riil di lapangan dan bukan dalam jumlah fantastis.
Terkait kaus kaki, Dadan menekankan BGN tidak melakukan pengadaan langsung. Ia menjelaskan kaus kaki merupakan bagian dari perlengkapan peserta saat menjalani pendidikan SPPI.
"Untuk kaus kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan," jelasnya.
Dadan menyebut pendidikan SPPI dilaksanakan di Universitas Pertahanan dengan anggaran dari BGN melalui mekanisme swakelola tipe 2. Dalam skema ini, seluruh pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan seperti kaus kaki, dilakukan oleh pihak kampus.
"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," ujarnya.
Dadan juga memastikan seluruh penggunaan anggaran di lingkungan BGN telah melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sesuai aturan yang berlaku.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk soal isu pengadaan kaus kaki yang sempat viral.
"Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi," katanya.
BGN, lanjut Dadan, berkomitmen menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, serta terbuka terhadap pengawasan internal maupun eksternal.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Viral Anggaran Kaus Kaki SPPI Disebut Capai Rp6,9 Miliar, BGN Bilang Gini"