 |
| Foto: Ilustrasi Makan Siang Gratis (Antara Foto/Andry Denisah) |
Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai polemik Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kasus keracunan makanan hingga kontroversi pengelolaan anggaran, perkara hukum tersebut dinilai menjadi alarm penting untuk mengevaluasi tata kelola program secara menyeluruh.
Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Prof Dr Phil Gabriel Lele, SIP, MSi, menilai kasus yang menyeret mantan pimpinan BGN bukanlah persoalan yang muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, masalah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kelemahan tata kelola yang telah terjadi sejak awal pelaksanaan program.
Gabriel menilai MBG sejak awal dibangun dengan pola pengelolaan yang cenderung sentralistis dan tertutup.
"Kalau sebuah program dianggap prioritas oleh presiden, karakter dasarnya adalah tertutup dan sentralistis. Hanya sedikit orang yang terlibat dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM, Selasa (9/6/2026).
Menurut Gabriel, model kebijakan yang dirancang di tingkat pusat lalu diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia berisiko mengabaikan perbedaan kondisi di masing-masing daerah. Padahal, tingkat kesiapan, kapasitas, hingga kebutuhan setiap wilayah tidak selalu sama.
Ia menilai pelibatan pemerintah daerah menjadi penting agar pelaksanaan program lebih adaptif terhadap kondisi di lapangan.
"Kalau pola kebijakan seperti MBG yang dirumuskan di nasional dan diterapkan di seluruh Indonesia, risikonya adalah kurangnya sensitivitas terhadap konteks lokal. Tingkat kesiapan dan tingkat penerimaannya berbeda-beda," katanya.
Selain itu, Gabriel juga menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG. Dengan anggaran yang sangat besar dan cakupan nasional, menurutnya diperlukan sistem kontrol yang kuat untuk mencegah penyimpangan sejak dini.
Ia menilai pengawasan yang dilakukan lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama ini cenderung bersifat reaktif karena baru berjalan setelah masalah muncul.
"Godaan-godaan untuk mengambil sesuatu itu mesti ada. Itu bisa diminimalisir kalau bukan dihilangkan dengan menginstalasi sistem kontrol dan sistem akuntabilitas yang memadai," jelasnya.
Gabriel juga menilai kontrol publik terhadap pelaksanaan MBG belum berjalan optimal. Berbagai kritik terkait kualitas program, dugaan pemborosan anggaran, hingga kasus keracunan makanan dinilai belum mendapatkan respons yang memadai.
Dorong Pembenahan Menyeluruh
Meski begitu, Gabriel mengapresiasi langkah pemerintah yang memproses hukum mantan pimpinan BGN. Namun, ia mengingatkan bahwa penindakan terhadap individu tidak cukup jika tidak diikuti pembenahan sistem secara menyeluruh.
"Kita mengapresiasi ada langkah untuk mencopot lalu menangkap Ketua BGN dan wakilnya. Harapannya tidak berhenti di situ, tetapi ini menjadi momentum untuk benar-benar membereskan masalah tata kelola yang luar biasa bobrok terkait proses perencanaan dan pelaksanaan program MBG," katanya.
Sebagai langkah awal, Gabriel mendorong pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap desain kelembagaan MBG, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban.
Ia bahkan mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan penghentian sementara program selama satu hingga dua bulan untuk memberi ruang evaluasi yang melibatkan para ahli independen dari bidang gizi, tata kelola, dan keuangan.
"Bukan hanya dievaluasi oleh birokrat dan tim sukses, tetapi perlu dievaluasi oleh orang-orang yang punya kapasitas, seperti ahli gizi, ahli tata kelola, dan ahli keuangan," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Kasus Dadan Cs Jadi Alarm Keras, Ini Saran Pakar UGM soal MBG"