 |
| Kepala BPOM Taruna Ikrar (Foto: Devandra Abi Prasetyo/detikHealth) |
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) blak-blakan bahwa saat ini mereka belum mengantongi alokasi anggaran khusus untuk mengawasi keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai informasi, dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, BPOM bertugas ikut mengawal dan mengawasi keamanan, mutu, serta gizi pangan dari hulu ke hilir untuk mencegah risiko seperti keracunan makanan.
"Untuk MBG, kemarin kan kami sudah diputuskan dapat tambahan Rp 700 miliar, akhirnya disetujui Rp 675 miliar. Sekarang yang Rp 675 miliar itu juga ditarik Kementerian Keuangan," kata Kepala BPOM RI Taruna Ikrar saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
"Jadi sekarang tidak ada (dana). Tidak ada untuk pengawasan Makan Bergizi Gratis, sampai detik ini Badan POM belum menerima tambahan anggaran," sambungnya.
Untuk itu, Ikrar mengatakan pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran ke DPR RI sebanyak 2,7 triliun. Tak hanya MBG, dana besar tersebut juga akan dipakai untuk keperluan lain seperti Koperasi Desa Merah Putih, keamanan pangan, hingga pencegahan penyakit tidak menular.
"Tupoksi program yang sangat urgent dan penting ini perlu disertai dengan ketersediaan dana. Oleh karena itu, maka on progress kami optimis lewat dukungan Komisi IX dan Baleg dan Banggar, saya yakin usulan kami diterima," kata Ikrar.
"Tupoksinya Badan POM, kami sangat fokus pada apa yang menjadi wewenang kami, tugas kami. Untuk apa? Untuk melindungi rakyat secara keseluruhan. Karena kalau kami gagal melakukan pelaksanaan tupoksi Badan POM, maka rakyat yang akan menerima dampaknya," tutupnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Buka-bukaan BPOM Belum Punya Dana untuk Ikut Awasi Keamanan MBG"