 |
| Foto: Ilustrasi Makan Siang Gratis (Antara Foto/Andry Denisah) |
Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kemungkinan untuk mengubah bahkan menghentikan skema insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari yang selama ini diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG menyusul temuan pembengkakan jumlah dapur serta potensi pemborosan anggaran yang menjadi sorotan pemerintah.
Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan pihaknya saat ini tengah mengkaji efektivitas pemberian insentif operasional kepada dapur MBG agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien.
"Ya, insentif Rp 6 juta (per hari tiap SPPG) akan kami evaluasi," kata Nanik, Jumat (12/6).
Menurut Nanik, evaluasi tersebut hanya menyasar komponen insentif operasional dan tidak akan memengaruhi anggaran bahan baku makanan yang diterima para penerima manfaat program MBG.
Ia menegaskan alokasi biaya bahan baku makanan sebesar Rp 10.000 per porsi merupakan komponen yang berbeda dengan dana operasional dapur.
"Rp 10 ribu (per porsi) itu kan bahan baku, tidak ada kaitannya dengan Rp 6 juta per hari. Kita evaluasi insentif Rp 6 juta supaya efisien," ujarnya.
Dipicu Temuan Pemborosan Dapur MBG
Rencana evaluasi muncul setelah pemerintah menemukan jumlah dapur MBG yang beroperasi jauh melampaui target awal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa program MBG semula dirancang memiliki sekitar 21.000 titik dapur. Namun, jumlahnya kini tercatat mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik dari rencana awal.
Menurut Zulhas, penambahan tersebut berdampak langsung pada kebutuhan anggaran karena setiap dapur memperoleh insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari.
"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau Rp 6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih dari Rp 1 triliun pemborosan," kata Zulhas.
Ia memperkirakan tambahan pengeluaran akibat pembengkakan jumlah dapur tersebut dapat mencapai lebih dari Rp 12 triliun dalam setahun apabila tidak segera ditata ulang.
Wilayah 3T Juga Jadi Sorotan
Selain di wilayah umum, pemerintah juga menemukan lonjakan jumlah dapur MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari kebutuhan awal yang diperkirakan sekitar 2.000 titik, jumlah dapur di kawasan 3T disebut meningkat menjadi 8.617 titik.
Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG, termasuk mengevaluasi berbagai komponen pembiayaan yang dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi.
Skema insentif operasional Rp 6 juta per hari juga menjadi perhatian dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program MBG yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarief, sebelumnya menyebut dana insentif operasional SPPG diduga menjadi salah satu komponen yang dimanfaatkan oleh sejumlah mantan pejabat BGN yang kini berstatus tersangka.
"Kurang lebih yang Rp 6 juta itu. Yang per hari kan," ujar Syarief beberapa waktu lalu.
Namun, Nanik mengaku belum mengetahui secara rinci dugaan penyalahgunaan dana tersebut dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung.
"Wah, nggak tahu saya soal itu, tanya Kejagung dong, masa tanya sama saya," katanya.
Sebagai informasi, pemberian insentif Rp 6 juta per hari diatur dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG Tahun Anggaran 2025.
Dana tersebut diberikan dengan skema availability-based atau berbasis ketersediaan layanan. Artinya, insentif tidak dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang disalurkan, melainkan untuk memastikan dapur tetap siap beroperasi dan melayani penerima manfaat.
Sebelumnya, mantan Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa skema tersebut dirancang sebagai bentuk kompensasi bagi mitra yang membangun dan mengelola dapur MBG menggunakan investasi sendiri tanpa dukungan dana pembangunan dari APBN.
Meski demikian, di tengah upaya pemerintah menekan potensi pemborosan anggaran, skema insentif tersebut kini menjadi salah satu aspek yang akan ditinjau ulang. Hasil evaluasi nantinya akan menentukan apakah besaran insentif dipertahankan, disesuaikan, atau diganti dengan mekanisme baru yang dinilai lebih efisien.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Pemborosan MBG Rp 1 T per Bulan, Insentif 6 Juta Sehari Bakal Distop? BGN Bilang Gini"