 |
| Ilustrasi (Foto: Getty Images/iStockphoto/Dariia Havriusieva) |
Media sosial sedang ramai soal isu soal banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengklaim belum mendapatkan dana Bantuan Pemerintah (Banper). Disebut-sebut, ini sebagai dampak pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebagai informasi, Banper adalah dana yang disalurkan kepada SPPG. Dana ini diberikan oleh BGN sebagai anggaran operasional untuk memproduksi dan mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa, balita, dan ibu hamil.
Ditanya mengenai hal ini, Kepala Biro Umum dan Keuangan BGN Lili Khamiliyah mengatakan bahwa ini merupakan berita yang tidak benar. BGN telah menyelesaikan kewajibannya mendistribusikan Banper per Jumat (5/6).
"Pelaksanaan pencairan anggaran program MBG pada seluruh SPPG se-Indonesia akan dilaksanakan top up dana Banper pada hari Jumat, 5 Juni 2026," kata Lili dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (8/6/2026)
"Agar para Kepala KPPG, Kareg, Korwil, Korcam dan Kepala SPPG menyampaikan kepada seluruh yayasan/mitra. BGN memastikan bahwa tidak ada kendala dalam pencairan pelaksanaan MBG di lapangan," lanjutnya.
Terkait rencana ke depan, BGN memiliki beberapa strategi terkait program MBG yang menyesuaikan efisiensi anggaran. Baik itu soal penyesuaian fokus penerima manfaat hingga realisasi program di daerah 3T.
Beberapa rencana itu, di antaranya:
- Refocussing penerima manfaat
- Moratorium dapur pada titik titik baru
- Pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM.
- Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Gaduh SPPG Belum Dapat Dana Operasional MBG, BGN Buka Suara"