 |
| Ilustrasi Makan Bergizi Gratis (MBG) (Foto: Antara Foto/Andry Denisah) |
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai moratorium pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus menata ulang model distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat.
"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).
Menurut Charles, dapur yang dikelola langsung oleh sekolah dinilai lebih dekat dengan penerima manfaat sehingga dapat meningkatkan ketepatan sasaran program. Selain itu, pendekatan tersebut juga memungkinkan pengawasan kualitas makanan dilakukan lebih optimal.
"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," ujarnya.
Ia menilai konsep dapur sekolah juga lebih selaras dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi perbaikan gizi anak. Sekolah dinilai dapat berperan aktif dalam memastikan kualitas menu, edukasi gizi, hingga pemantauan kondisi peserta didik.
"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," tambahnya.
Charles menyambut baik langkah pimpinan baru BGN yang memilih fokus pada perbaikan kualitas program dibanding memperluas jumlah dapur.
"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," katanya.
Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan benar-benar berdampak terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
Ia juga menilai penghentian sementara pembangunan dapur baru memberi ruang bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, standar operasional prosedur (SOP), kualitas sumber daya manusia, hingga keamanan pangan.
"Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," kata Charles.
BGN Fokus Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Kepala BGN Nanik S Deyang mengumumkan moratorium pembangunan dapur baru sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran Program MBG.
Sebagai informasi, anggaran MBG tahun 2026 telah dipangkas dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
"Sekarang sudah dipotong tinggal Rp 268 triliun, kami berharap masih bisa menurunkan lagi, tidak mengurangi sasaran," kata Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).
Selain menghentikan sementara pembukaan titik dapur baru, BGN juga akan melakukan penataan ulang penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Di saat yang sama, BGN akan memprioritaskan pembenahan dapur yang sudah beroperasi, peningkatan kapasitas SDM, serta memastikan layanan MBG di wilayah terpencil tetap berjalan tanpa menambah beban keuangan negara.
"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," pungkas Nanik.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "BGN Setop Buka Dapur MBG Baru, Waka Komisi IX DPR Usul Begini"