 |
| Foto: Devandra Abi Prasetyo/detikHealth |
Nama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin (BGS) resmi meramaikan bursa calon Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) periode 2027-2032. Pencalonan figur dari Indonesia ini mendapat respons positif, sekaligus catatan kritis dari praktisi kesehatan global.
Pakar global health security Dicky Budiman menyatakan dukungannya secara pribadi terhadap pencalonan BGS. Menurutnya, keterwakilan tokoh Indonesia di pucuk pimpinan PBB merupakan momentum berharga.
"Secara pribadi, saya tentu sebagai praktisi global di bidang kesehatan mendukung kalau ada orang Indonesia yang dicalonkan sebagai Dirjen WHO. Ini kebanggaan sekaligus momentum bagi Indonesia," ujar epidemiolog Universitas Griffith Australia tersebut, kepada detikcom, Sabtu (29/8/2026).
Meski memberikan dukungan penuh, Dicky yang pernah menjadi anggota panel ahli WHO terkait pemulihan pandemi, memberikan catatan. Dukungan tersebut menurutnya tidak boleh sekadar bersifat formalitas atau euforia semata, melainkan harus dibarengi dengan masukan substantif yang objektif.
Ia mengingatkan bahwa persaingan menuju kursi tertinggi WHO sangat ketat dan penuh kalkulasi diplomasi. Saat ini, BGS sudah terdaftar bersama tiga kandidat lain, yakni Dr Hanan Mohammed Al-Kuwari dari Qatar, Dr Hanan Balkhy dari Arab Saudi, dan Dr Hans Henri P Kluge dari Belgia, hingga batas pendaftaran 24 September 2026.
Salah satu syarat krusial yang harus diantisipasi pemerintah adalah hambatan struktural diplomasi. Indonesia saat ini tidak memiliki perwakilan di Executive Board WHO, yang nantinya bertugas menyeleksi dan menominasikan tiga calon final.
"Tapi kan tidak cukup didukung saja. Kita harus memberikan masukan supaya langkahnya benar, terutama karena Indonesia tidak punya perwakilan di Executive Board WHO saat sesi nominasi nanti (2027)," jelasnya.
Syarat Utama Jadi Dirjen WHO
Selain paham peta politik di WHO, Dicky menegaskan syarat utama agar dukungan publik nasional tidak sia-sia adalah penyelesaian berbagai polemik di dalam negeri. Dunia internasional akan melihat sejauh mana fondasi kesehatan nasional dikelola secara harmonis.
Kredibilitas BGS di tingkat global akan sangat bergantung pada kemampuannya merangkul komunitas medis domestik. Sengketa kebijakan yang masih belum tuntas di tanah air dinilai berpotensi merusak reputasi diplomasi kesehatan Indonesia.
Dicky berharap momentum pencalonan BGS ini dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan internal yang substantif, bukan sekadar etalase politik luar negeri.
"Dukungan yang kuat dari dalam negeri baru akan tercipta jika ada sinergi dan perbaikan nyata. Jangan sampai pencalonan ini justru menjadi bumerang diplomasi bagi Indonesia di World Health Assembly (WHA) Mei 2027 mendatang," pungkas Dicky.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Pakar Global Health Security Beberkan 'Syarat' Jika Ingin BGS Jadi Dirjen WHO"