 |
| Foto: Jauh Hari Wawan S/detikJogja |
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduga mahalnya harga obat di Indonesia berkaitan dengan potensi korupsi sistemik di industri kesehatan. Ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantu memeriksa persoalan tersebut.
Salah satu keluhan yang paling sering dirasakan masyarakat disebutnya adalah harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan negara lain, termasuk Malaysia.
"Yang mungkin paling banyak dirasakan masyarakat ya harga obat mahal. Kita sama Malaysia itu bedanya bisa lebih mahal 3 kali sampai 5 kali," kata Budi dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan KPK terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor kesehatan di Gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Budi menilai perbedaan harga obat yang sangat jauh dengan Malaysia tidak mungkin hanya disebabkan oleh pajak.
"Orang industri kesehatan bilang, 'Pak itu gara-gara pajak'. Ya pajak kan cuma 20 persen, 30 persen, gimana bisa jadi 500 persen. Tambah kali kurangnya gimana tuh caranya," ujarnya, dalam kesempatan yang juga dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Kemungkinan adanya faktor lain yang tidak diungkap secara terbuka oleh pelaku industri.
"Nggak mungkin. Itu pasti ada hal-hal lain di luar pajak yang enggak mau di-disclose. Itu pasti bukan pajak," katanya.
Dugaan Korupsi Sistemik
Budi menyebut mahalnya harga obat berpotensi menunjukkan adanya korupsi sistemik dalam ekosistem industri kesehatan. Korupsi sistemik sendiri merujuk pada praktik korupsi yang terjadi secara luas dan terstruktur dalam suatu sistem.
Ia menjelaskan industri kesehatan melibatkan banyak pihak, mulai dari regulator, rumah sakit, asuransi kesehatan, tenaga medis, hingga perusahaan farmasi.
"Kita ingin memperbaiki perilaku yang tidak koruptif di industri ini. Karena selain Kementerian Kesehatan sebagai regulator, ada rumah sakit, ada asuransi kesehatan, ada dokter-dokternya, ada perusahaan farmasinya yang membangun ekosistem industri kesehatan," kata Budi.
Karena itu, ia berharap KPK dapat membantu menata kembali sistem di sektor kesehatan agar lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi.
"Kita benar-benar mengharapkan KPK membantu kami. Bukan hanya membersihkan institusi kita, tapi juga merapikan industri kita dari systemic corruption yang ada," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Menkes Cerita ke KPK soal Dugaan Penyebab Harga Obat RI 5 Kali Lipat dari Malaysia"