 |
| Ilustrasi vaksinasi COVID-19. (Foto: Getty Images/iStockphoto/MJimages) |
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan dr Siti Nadia Tarmizi menyebut pemerintah masih mengkaji kebijakan baru pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan status 'pandemi' COVID-19, Salah satunya terkait kemungkinan vaksinasi berbayar.
"Masih dalam pembahasan ya skema pembiayaan COVID-19 ke depan," terang dr Nadia saat dihubungi detikcom Rabu (21/6/2023).
Wacana vaksinasi berbayar sempat disinggung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, disebutnya bakal berlaku saat Indonesia memasuki fase endemi. Vaksin COVID-19 bisa diakses masyarakat di sejumlah apotek dengan kisaran harga tidak melampaui Rp 200 ribu.
Namun, untuk penerima bantuan iuran, vaksinasi COVID-19 dipastikan masih ditanggung pemerintah.
"Dan itu hanya vaksin dalam negeri, sedangkan vaksin yang lainnya akan kita masukkan vaksinasi rutin saja seperti vaksinasi influenza, jadi toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar," terang Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (24/1/23).
"10 dolar kan artinya masih di bawah 200 ribu, jadi untuk yang non PBI masyarakat nanti akan kita buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek," lanjut Menkes.
Alasan Jokowi mencabut 'status pandemi' COVID-19 adalah tren kasus dalam beberapa bulan terakhir terpantau terus menurun. Ia mengklaim, total kasus baru bahkan mendekati nihil.
Per Selasa (20/6/2023) ada tambahan 129 kasus baru, 251 kasus sembuh, dan 4 kematian baru. Selain tren kasus, angka antibodi COVID-19 di masyarakat yang relatif tinggi juga menjadi pertimbangan pemerintah mencabut status 'pandemi'.
"99 persen masyarakat indonesia sudah memiliki antibodi COVID-19, WHO juga sudah mencabut PHEIC walaupun demikian saya meminta masyarakat untuk tetap berhati-hati, serta terus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat," pesan Jokowi.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Status 'Pandemi' COVID-19 RI Dicabut, Vaksin Jadi Berbayar? Kemenkes Bilang Gini"