 |
| Foto: Ilustrasi Makan Siang Gratis (Antara Foto/Andry Denisah) |
Ratusan sekolah swasta yang dikategorikan sebagai sekolah elite menyatakan tidak membutuhkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) pun memastikan tidak akan memaksakan program tersebut kepada sekolah yang menolak.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan temuan itu menjadi bagian dari proses penataan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG. Penataan dilakukan agar program gizi pemerintah lebih tepat sasaran.
"Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," kata Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Sudaryono menjelaskan BGN telah berkomunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, hingga orang tua murid untuk mengetahui kebutuhan mereka terhadap program MBG.
Dari komunikasi tersebut, terdapat ratusan sekolah swasta yang menyatakan tidak memerlukan MBG. Sekolah-sekolah itu rata-rata memiliki biaya pendidikan cukup tinggi.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," ujarnya.
Tak Akan Dipaksakan
Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan memaksakan pemberian MBG kepada sekolah yang memang menyatakan tidak membutuhkan program tersebut.
Menurutnya, program MBG harus diberikan kepada kelompok yang memang berhak dan membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.
"Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," katanya.
Meski begitu, Sudaryono belum mengungkapkan jumlah pasti sekolah maupun penerima manfaat yang akan terdampak dari penataan ulang tersebut.
Dia mengatakan data penerima masih terus bergerak seiring proses penyisiran dan pendataan yang dilakukan BGN.
"Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujar Sudaryono.
8 Juta Penerima Berpotensi Dicoret
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkap sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing.
Penataan tersebut dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Dalam simulasi awal BGN, salah satu kelompok yang dievaluasi adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), khususnya siswa di sekolah yang mayoritas berasal dari keluarga mampu.
Pemerintah menegaskan penataan ulang tersebut bukan bertujuan mengurangi layanan gizi. Refocusing dilakukan untuk memastikan program MBG lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Ratusan Sekolah Mengaku Tak Butuh MBG, BGN: Kami Tak Akan Paksa"