 |
| Seorang influencer membuat konten kontroversial tentang pengalaman berobat radang usus buntu. Foto: Getty Images/jacoblund |
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyikapi konten selebgram Fahira Almira yang baru-baru ini viral di media sosial. Konten tersebut menyoroti perbedaan diagnosis usus buntu antara tiga rumah sakit di Indonesia dan RS di Penang, Malaysia.
Ketua Bidang Humas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dr Cashtry Meher mengatakan, pihaknya sudah melihat konten tersebut dan memahami perasaan masyarakat atas apa yang terjadi.
Terkait kritik terhadap layanan kesehatan yang diberikan, dr Cashtry menyampaikan, setiap pasien memiliki hak untuk membagikan pengalaman atas apa yang menjadi keresahan mereka karena kritik terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan bagian penting.
Meskipun begitu, ia berharap masyarakat tidak cepat dalam mengambil kesimpulan, apalagi sampai menggeneralisasi kinerja tenaga kesehatan di Indonesia.
"Setiap pasien memiliki hak untuk menyampaikan pengalaman ketika merasa tidak mendapatkan yang sesuai dengan harapannya," tegas dr Cashtry dalam wawancara dengan detikcom pada Rabu (12/8/2026).
"Di samping itu juga, kritik terhadap pelayanan kesehatan juga merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas kesehatan kita. Namun, di samping itu kita juga perlu berhati-hati agar pengalaman individual tidak langsung menyebabkan kesimpulan yang menggeneralisasi seluruh dokter di Indonesia," lanjutnya.
Terkait desakan untuk mengirim somasi terhadap content creator, dr Cashtry menegaskan, PB-IDI tidak akan menempuh jalur hukum. Menurutnya, tidak perlu setiap kritik kepada dokter langsung dibawa ke ranah pidana.
Sebagai penyelesaian, ia menawarkan mekanisme formal yang dapat dilakukan jika terdapat persoalan yang sama nantinya. Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak memilih antara membela pasien atau membela dokter. Menurutnya, sistem kesehatan yang baik adalah kemampuan melindungi keduanya.
dr Cashtry juga menyebut, IDI terbuka terhadap seluruh kritik dan akan membangun komunikasi berbasis data dengan masyarakat supaya hal serupa tidak terulang kemudian hari.
"Jadi, di sini kalau ada bagian dari komunikasi kami yang dianggap kurang tepat, tentu kami terbuka untuk melakukan evaluasi. Prinsip kami sederhana. Jangan sampai klarifikasi organisasi profesi justru memperkeruh keadaan. Yang ingin kami bangun adalah komunikasi berbasis data," tambahnya.
"Karena itu, kalau ada persoalan konkret yang menyangkut pelayanan seorang dokter, kami lebih memilih melihat dokumen medis daripada pengambilan kesimpulan berdasarkan potongan video atau komentar di media sosial," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di health.detik.com dengan judul "Soal Dugaan Konten 'Black Campaign' RS Penang, IDI Pastikan Tak Akan Somasi Influencer"